DaerahLembaga & Otonom

Pemkot Lamban Layanani Vaknisasi, LPBHNU Depok: Indikasi Pembiaran dan Melawan Hukum

Melihat perkembangan upaya vaknisasi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkesan lamban, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok angkat bicara. Muhtar Said ketua LPBHNU menilai, lambannya pelaksanaan vaknisasi terkesan melakukan pembiaran terjadinya penyebaran Covid-19, tindakan seperti ini melawan hukum.

“Apabila Pemerintah Kota Depok tidak melakukan percepatan dalam pelaksanaan vaksininasi di Kota Depok maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pembiayaran dan masyarakat Kota Depok bisa melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (onreichtmatige overhiedsdaad) karena kesuksesan vaksinisasi di Kota Depok adalah tanggungjawab Wali Kota Depok, seperti yang termaktub pada Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021,” tukasnya Muhtar Said, dalam keterangan Pers Rilis, Jum’at, 23 juli 2021.

Said memaparkan, klaim lamban ini bukan isapan jempol belaka. Ia mengatakan target vaksinasi di Kota Depok sasaran 1,6 juta orang tetapi baru 269 ribu orang yang terealisasi. Dilain sisi menurut Pusat Informasi dan Koordinasi Covid -19 Kota Depok pada tanggal 21 Juli 2021 tercatat 78.523 terkorfimasi covid dan 1.498 meninggal dunia. Seharunya, menurut Said, lambannya kerja Pemkot bisa berdampak serius pada Kesehatan, kenyamanan dan perekonomian warga.

“Padahal amanat Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 menyatakan vaksinisasi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini menandakan lambatnya vaksinisasi di Kota Depok bisa berdampak pada kenyamanan dan perekonomian warga Depok,” tegasnya.

Apabila Pemerintah Kota Depok beralasan tenaga Kesehatan, lanjut Said, Permkot bisa melakukan kerjasam dengan Badan Usaha Milik Negara, daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi, kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021. Sehingga kekurangan tenaga/Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Depok tidak dapat dijadikan alasan dalam keterlambatan target vaksinisasi Masyarakat Kota Depok, mengingat vaksinisasi merupakan kebutuhan masyarakat kota Depok yang harus cepat dituntaskan,” papar laki-laki yang bergelar Magister Ilmu Hukum ini.

Berdasarkan alasan di atas maka Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok menutut Walikota Depok untuk segera melaksanakan beberapa hal :

  1. Melakukan kordinasi dengan Polres Metro Depok, Komando Distrik Militer Kota Depok, perusahaan-perusahaan dan pihak pihak lainnya untuk Kerjasama dalam pelaksanaan vaksinisasi, sehingga alasan Pemerintah Kota Depok yang menyatakan lambatnya vaksinisasi dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia bisa tertutupi.
  2. Wali Kota Depok harus transparan dan mengumkan secara berkelanjutan jumlah vaksin yang sudah didistribukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Depok
  3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok untuk aktif menggunakan kewenangannnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses vaksinisasi Kota Depok. Apabila ada kejanggalan atau aspirasi masyarakat terkait dengan vaksinisasi di Kota Depok maka segera memanggil Wali Kota untuk dimintai keterangan.
  4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses hukum apabila dirasa ada kejanggalan, manipulasi data atau penyelewengan anggaran terkait dengan program vaksisnisasi di Kota Depok.

Kontributor: Sidqia Niftita Hetin

Tags

Artikel yang berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close