OpiniWarta

NU dan Konsesi Lahan Tambang

Oleh: Muhammad Maulana
Ketua MWC NU Kec. Pancoran Mas – Kota Depok | Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Dalam seminggu terakhir NU kembali mendapat sorotan karena menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan pertama yang dipastikan akan mengantongi konsesi lahan tambang, imbas dari penetapan PP No. 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 83A PP tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat ditawarkan secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan.

Menurut Ketua Umum PBNU, upaya mengelola konsesi lahan tambang merupakan cara dalam mendapatkan sesuatu yang halal untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memastikan NU akan segera mendapatkan WIUPK dan akan mengelola lahan tambang bekas milik PT. Kaltim Prima Coal (KPC).

Selain NU, ada Persis dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang sejauh ini sudah menyatakan sikap setuju dan mendukung kebijakan ini. Sementara Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan tegas menolak. Muhammadiyah masih malu-malu untuk ikut mengajukan konsesi atau tidak.

Dalam praktiknya, usaha di sektor tambang tidak bisa lepas dari sisi positif dan negatif. Sejumlah literatur akademik menunjukan bahwa usaha sektor tambang dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tembang. Usaha tambang juga akan berkontribusi pada pendapatan negara, di antaranya melalui pajak. Profit yang diperoleh dari hasil eksplorasi tambang sangat menggiurkan. Akan tetapi, usaha tambang juga berpotensi besar mencemari lingkungan, merusak struktur tanah, mengganggu kesehatan, bahkan bisa memicu terjadinya bencana alam. Oleh karenanya sangat wajar jika acap kali terjadi konflik horizontal di sekitar wilayah tambang.

Politik Balas Budi
Dalam perspektif Ilmu Politik, kebijakan pemberian konsesi lahan tambang kepada Ormas Keagamaan ini mengkonfirmasi pernyataan yang ditulis oleh Marcus Mitzner, seorang guru besar Ilmu Politik di Australia National University (ANU), dalam bukunya yang terbaru, The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia (2023). Mitzner menyatakan bahwa untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, Presiden Jokowi telah membangun koalisi dengan parlemen, kepala daerah, aparat hukum, dan Ormas Keagamaan, sehingga posisi politiknya menjadi sangat kuat. Pemimpin-pemimpin sebelumnya, tidak melakukan seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

Oleh karenanya, pandangan bahwa kebijakan ini terlahir dari rahim politik balas budi menjadi sulit disangkal. Setidaknya dalam dua Pilpres terakhir, peran Ormas Keagamaan, khususnya NU menjadi sangat penting dalam mengantarkan kemenangan Presiden Jokowi. Di pilpres 2019, NU secara terbuka dan all out mendukung Presiden Jokowi agar bisa terpilih kembali di periode keduanya. Di 2024, meskipun tidak terang-terangan seperti sebelumnya, NU juga tetap berada dalam satu barisan dengan Presiden dengan Jokowi.

Good Corporate Governance
Sejatinya, NU sangatlah layak mendapatkan konsesi lahan tambang. Catatan sejarah membuktikan kontribusi NU sangat besar untuk kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh PBNU dalam pengelolaan konsesi lahan tambang. Pertama, Badan Usaha Organisasi yang akan mengelola konsesi lahan harus dikelola dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, dan diisi oleh orang-orang profesional yang ahli di bidangnya. Jika tidak, maka praktik fraud sangat berpotensi terjadi. Ada banyak data empiris yang menunjukan bahwa sebuah Badan Usaha Organisasi tidak memberikan profit tetapi justeru membuat organisasi induknya melilit. Seandainya hal ini menjadi nyata, keberadaan Badan Usaha malah akan menjadi bumerang.

Kedua, pengelolaan Badan Usaha Organisasi diorientasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga nahdliyin dan pengurus di tingkat akar rumput. Misalnya, untuk mendukung penyediaan sekretariat dan kegiatan pengurus Cabang, MWC, dan ranting NU. Selama ini, NU di tingkat akar rumput dituntut melakukan konsolidasi dan penguatan ideologi, tetapi tidak didukung dengan sumberdaya yang memadai. NU mungkin dapat mencontoh praktik pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerataan dan kesejateraan warga negara, pemerintah menyediakan anggaran hingga ke tingkat desa melalui Dana Desa. Nominalnya tentu tidak bisa disamakan, tetapi mekanismenya bisa ditentukan, misalnya dengan model Call for Proposal atau lainnya.

Ketiga, memastikan pengelolaan konsesi lahan tambang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Badan Usaha Organisasi NU harus mampu membuktikan dan menjadi contoh pengelolaan konsesi lahan tambang yang baik. NU tidak boleh menjadi bagian dari pengelola konsesi lahan tambang yang kriterianya pernah dibahas dalam Bahtsul Masail PBNU tahun 2015. Saat itu, hasil Bahtsul Masail memutuskan haram eksplorasi sumberdaya alam karena banyaknya pengabaian terhadap hak-hak warga negara.

Bagaimanapun juga, keputusan PBNU untuk mengambil peluang konsesi lahan tambang pasti sudah dipertimbangkan secara sangat matang. Pernyataan-pernyataan Ketua Umum PBNU, dalam seminggu terakhir ini, menunjukkan bahwa NU tengah bertransformasi menjadi organisasi profesional. Namun demikian, langkah kebijakan organisasi tersebut tetap harus dikawal dan dipastikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga Indonesia, khususnya Nahdliyin dan Nahdliyat.

Tags

Artikel yang berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close