DaerahLembaga & Otonom

Klinik Hukum Buruh Sarbumusi Melakukan Penyuluhan ke 33 Pekerja Outsoursing

Komitmet Dewan Pimpinan Cabang Konfiderasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC K-Sarbumusi) Kota Depok Beri Klinik Hukum ke pekerja Nonformal tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti
Agenda Klinis Hukum buruh, Devisi Hukum DPC K-SARBUMUSI Depok terus berjalan di tengah PPKM Darurat berlaku.

“Kemarin kita memberi penyuluhan hukum PHI ke 33 pekerja satpam outsoursing. Alhadulillah berjalan dengan lancar,” ujar Muhammad Makih, Ketua DPC-K- Sarbumusi Depok Rabu, 7 Juli 2021.

Kegiatan Ini Klinik Hukum Buruh Sarbumusi bekerjasama dengan lembaga bantuan Hukum yg kompeten yakni LPBHNU kota Depok.

Norma hukum Peselisihan Hubungan industri, lanjut Makih, wajib diketahui oleh pekerja. Dengan memahami UU yqnf berlaku pekerja mampu memperjuangkan hak dasar baik secara individu atau kelompok.

“Melalui perwakilan 33 pekerja, 5 orang hadir di LPBHNU, Di Jl. H. Karim, berdiskusi asesmen masalah juga, hampir 3 jam,” terang makih.

SARBUMUSI Depok Berkomitmet melakukan Penyuluhan dan Konsoltasi hingga mendampingi Pekerja untuk memdapatkan Hak Dasar yang dilidungi Negara diantaranya:

Hak Memperoleh Upah
Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 

Hak Mendapatkan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama

Selain hak untuk mendapatkan gaji atau upah, hal lain yang tidak kalah penting adalah hak kamu sebagai karyawan untuk bisa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan keadilan yang memang juga menyinggung kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Pentingnya hal ini, tertuang pada Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 5 yang

Hak Mendapatkan Kesejahteraan

Untuk membahas kesejahteraan karyawan, UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 20013 pada pasal 99 menyebutkan:

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1), di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Ikut Serta Dalam Serikat Pekerja/Buruh

Pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, di mana serikat pekerja ini dapat menjadi wadah bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi kepada perusahaan.

Mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

“Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Memo asesmen permasalahan ; 33 pekerja Satpam merasa dirugikan karena di non atifkan sepihak oleh PT. Penyalur (tidak sebut merek) karena dengan dalih pengurangan karyawan tanpa ada kejelasan dan sosialisasi sebelumnya mampu membayar. Alur pihak PT menon aktifkan karyawan dengan tidak elegan. Dari 33 pekerja disuruh mengundurkan diri dg sukarela ditengah perjanjian kerjasama belum habis pd waktunya. Pihak PT tidak mau mengeluarkan surat PKH. keputusan ini menyalahi UU ketetagakerjaan dan sangat merugikan pekerja.

Atas dasar itu, pihak Pekerja mempercayakan Sarbumusi Depok, memberikan penyuluhan, konsultasi hukum hingga mendapatkan akses keadilan dan hak pekerja.

Kontributor: MURJI, Devisi hubungan Antar Lembaga

Tags

Artikel yang berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close