Ke NU-ANKeislaman

Kelangkaan Intelektual dalam NU itu Mitos

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

MENGEMBAN tantangan internal untuk melakukan transformasi sosial, ì ekonomis, dan kultural, keberadaan basis intelektual Nahdlatul Ulama (NU) ì layak menjadi tumpuan dan perhatian. Namun, terdapat penilaian, bahwa ì ketiadaan basis intelektual NU hingga kini masih mencolok. Tanpa ì bermaksud mengabaikan pengamatan tersebut, namun tak pula menerimanya ì secara penuh, sesungguhnya akar pandangan ini dapat ditelusuri secara ì historik.

Tulisan berikut hanya bermaksud mengemukakan nuansa pergeseran dalam basis sosio-kultural NU dewasa ini. Dengan menyimak pergeseran tersebut, dan untuk sementara mengabaikan beberapa faktor lain, barangkali penilaian tentang kelangkaan intelektual dalam NU dapat ditinjau kembali. Akan dikemukakan, penilaian tersebut mulai tampak sebagai mitos belaka (sebagian karena alasan ideologis, sebagian yang lain karena logosentrisme).

Politik nonintelektual

Dalam sebuah ceramah tahun 1953, Ketua PBNU A. Wahid Hasyim berkata, ì “mencoba menemukan seorang lulusan universitas di NU adalah sama dengan ì mencari tukang jual es pukul satu tengah malam.” Pengakuan ini memang ì tercermin pada penampilan NU dalam percaturan politik. Kenyataan tersebut ì dicatat dalam tesis Deliar Noer di Universitas Cornell, Amerika, tahun ì 1960.

Menurut Noer (1987:114), NU waktu itu “merekrut cendekiawan ì yang sebelumnya tak dikenal keterikatannya pada Islam.” Ditunjuknya orang-orang seperti Prof Drs Soenardjo (Menteri Perdagangan 1957- 1958; Duta Besar untuk Brasil 1958-1962), Prof Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri 1954-1957; Menteri Agraria 1957-1958), dan Mr Burhanuddin (Menteri Urusan Ekonomi 1957-1958).

Kekurangan tenaga intelektual itu, lanjut Noer, merupakan salah satu sebab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) didirikan (17 April 1960). Seberapa jauh kategori “orang luar” ini masih berlaku, sebaiknya dibaca bersama sebuah disertasi tentang sejarah NU periode 1950-an, yang kini disiapkan di Universitas Monash, Australia. Namun jelas, dalam sketsa biografis penasihat NU, Prof K.H. Anwar Musaddad (1992), Prof Mr Soenarjo menyatakan, bahwa ia telah menjadi pegawai Kementerian Agama pada tahun 1947.

Islam kelas bawah?

Kondisi NU tersebut seolah-olah membenarkan tesis Ernest Gellner ì tentang High and low Islam (1992). Sosiolog di Universitas Cambridge, ì Inggris, ini berpendapat, bahwa high Islam ditampilkan oleh para ì intelektual kota yang umumnya berasal dari kalangan borjuasi-pedagang. ì Mereka mencerminkan cita rasa dan nilai-nilai kelas menengah ì perkotaan.

Sebaliknya, low Islam (atau folk Islam) erat dengan tulisan-tulisan ì bertuah (jimat dan jampi-jampi) dan magi daripada pengkajian ilmiah, ì gemar berziarah ke tempat orang-orang suci dan ikut tarekat. Kesan Islam ì kelas bawah ini tampak sangat dramatik untuk diterapkan secara penuh pada ì NU, apalagi dewasa ini.

Sekarang, bukan hanya es yang mudah dicari setiap saat dalam persediaan di banyak rumah, di lingkunan NU terdapat beberapa perguruan tinggi (sedikit yang cukup baik, banyak yang memprihatinkan). ì Seberapa rendah sekalipun kualitas perguruan-perguruan tinggi tersebut, ì banyak sarjana dapat dijumpai di lingkungan NU. Dialog mereka dengan para ì kyai tentu membuka wawasan kedua belah pihak, dan mungkin membentuk ì berbagai konsensus baru.

Dalam konteks ini dapat dimengerti, mengapa para kyai tersebut dapat bertemu dalam forum “kontroversial” yang digelar oleh Masdar F Mas’udi (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dari Masyarakat, P3M) dan Rabithah Maahid al-Islamiyah (Liga Pesantren).

Dalam pandangan Van Bruinessen (1993), halqah (saresehan) yang ì diorganisir Masdar, adalah forum paling tampak bagi pembaruan wacana ì fikh. Memang, “fenomena Masdarian” bukanlah ukuran tunggal bagi perubahan ì wacana fikih. Dalam diskusi-diskusi bebas di antara para santri senior ì dan mahasiswa-mahasiswa NU-lah, perdebatan yang hidup dan pencarian ì wacana keagamaan baru, dapat dijumpai.

Banyak anak muda NU yang berpengalaman dalam pengembangan masyarakat dan memiliki kepribadian bersama terhadap keadilan sosial-ekonomi. PMII, tempat para mahasiswa ini yang (masih) diafiliasikan dengan NU, justru merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang mengalami perdebatan intelektual paling dinamik sepanjang tahun-tahun terakhir. Kebanyakan anggota PMII (di IAIN) ini memiliki pengetahuan Islam tradisional lebih baik.

Namun, lanjut Van Bruinessen, sementara anak-anak muda modernis masih berkutat di bawah pengaruh Abul A’la al-Maududi (arsitek Ikhwanul Muslimun Mesir), anak-anak muda NU tertarik kepada Hassan Hanafi (pemikir mutakhir dan guru besar filsafat di Universitas Kairo, Mesir).

Catatan Van Bruinessen memang tak menyeluruh. Sebab, kaum muda modernis yang tak terbelenggu dalam pikiran al-Maududi dan Qutb, dapat ditemui; dinamika intelektual juga tak sangat meluas dalam PMII, dan tak semua anak muda NU seperti dilukiskannya. Banyak pula anak muda NU yang tertarik kepada pemikiran Hossein Nasr (Iran), Mohamed Arkoun (Sorbonne, Paris), A.A. An-Naimi (Khartoum, Sudan), bahkan tokoh postmodernis J.F. Lyotard atau M. Foucoult.

Potensi dan tantangan

Lapisan-lapisan tersebut masih ditambah dengan gelombang anak- anak muda NU yang belakangan memasuki perguruan tinggi non-IAIN. Maraknya kehidupan organisasi PMII di kampus-kampus non-IAIN, seperti di Jember, Malang, dan Yogya, merupakan bukti persemaian intelektual NU. Mereka memperbanyak lapisan intelektual muda NU di perguruan tinggi non-IAIN, yang telah bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ataupun tidak. Jika konflik HMI-PMII tak setajam waktu-waktu sebelumnya atau tak setajam di IAIN, dapat diperkirakan karena persinggungan sesama NU ini turut memberikan sumbangannya.

Di luar semua itu, terbentanglah hubungan dengan mantan anggota PMII yang berada dalam struktur kepengurusan NU di berbagai daerah. Dapat dikatakan, mereka terlibat dalam PMII yang telah menjauhkan diri dari kehidupan politik praktis (di parlemen), dan gandrung akan pengembangan masyarakat.

Menurut laporan Van Bruinessen dalam Archipel No. 41 (Paris, 1991: ì 185-200), kelompok pengurus muda NU pulalah yang mewarnai pemilihan ì kembali Abdurrahman Wahid sebagai Ketua PBNU secara aklamasi dalam ì Muktamar Yogya 1989. Jika mereka yang takut menampakkan diri semasa NU ì berpolitik, tak kembali menenggelamkan diri, karena satu dan lain alasan ì baru, “jaringan” intelektual ini akan lebih tampak (dan nasib jutaan ì warga NU lebih tertolong).

Kajian tentang NU perlu mempertimbangkan kenyataan baru di muka. NU masa depan tampaknya tak lagi dapat dibayangkan sebagai organisasi ì para kyai dengan santrinya belaka, seperti waktu-waktu yang sudah. Para ì mahasiswa dan intelektual itu merupakan potensi, sekaligus tantangan; ì mereka tak hanya memiliki kemampuan yang berguna, namun juga mengajukan ì berbagai persyaratan baru bagi NU.

Mohammed Fajrul Falaakh, peneliti pada Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta, staf pengajar FH-UGM.

Artikel yang berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close