DaerahWarta

Di Umur 22 Tahun, Depok Masih Krisis Pembangunan Tata Ruang dan Trotoar

Kota Depok Sebagai salah satu wilayah penyangga Jakarta, Kota Blimbing ini memiliki potensi besar pada sektor pembangunan dan properti. Secara historis, menjadi salah satu kecamatan Kabupaten Bogor. Hingga pada akhirnya 22 April 1999 Depok ditetapkan menjadi kota sendiri kemudian menjadi bagian kawasan megapolitan Jabodetabek.

Sebagai penyangga tentu pembangunan Kota Depok sebagai penyedia pemukiman dan hunian serta sebagai konektivitas kawasan megapolitan. Hal ini tentu harus didukung dengan instrumen tata kota yang mumpuni dan humanis. Tidak terkecuali pembangunan Jalan. Kota Depok yang di umur 22 tahun, ibarat sebuah umur yang sudah memasuki kategori dewasa, tentu berbicara pembangunan layanan publik dan layanan khusus untuk masyarakat sudah menunjukan hasilnya. Kendati demikian hingga saat ini, tujuan pembangunan Kota Depok belum menunjukan kota yang nyaman dan sehat bagi warganya. Melihat keadaan ini, Muhtar Said, ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok menilai tidak adanya pengarusutamaan pembangunan humanis yang komprehensif.

“Meskipun kita kita akui, Pemerintah Kota Depok berupaya berbenah diri, hal ini terlihat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Ruang Kecamatan Tapos yang menetapkan rencana pengembangan 11 Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, juga diatur rencana pembangunan hunian vertikal perkotaan dan rumah susun bersubsidi guna optimalisasi dan efisiensi ruang yang makin terbatas.

Namun upaya ini bukannya menyelesaikan masalah, justru memunculkan baru terutama, terutama tidak adanya sistem drainase yang layak di ruas-ruas jalan. Tidak hanya itu, banyaknya perdagangan dan parkir sehingga menimbulkan kemacetan,”ungkap Said, 14 Juni 2021.

Said menambahkan, sebanarnya soal genangan air hingga banjir bukan hal baru jika di musim hujan bagi Kota Depok. Akan tetapi banjir dan genangan air jika tidak ditanggulangi dapat mengakibatkan kerusakan jalan yang membahayakan bagi warga.

“Banyak permasalahan lain, di usia Ke-22, memunculkan ketersinggungan masyarakat atas pembangunan yang terpusat berfokus di sepanjang Jalan Margonda. Seharusnya ada upaya pemerataan hingga pinggiran kota,” paparnya

Ia mencontohkan, terdapat Jalan Raya Cipayung Jaya yang berada di Kecamatan Cipayung masih terdapat bayak lubang, genangan air, serta rawan ambles atau longsor. Bahkan di Jalan tersebut masih minim trotoar. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan jelas menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kerusakan jalan di Kota Depok persoalan yang harus segera diselesaikan, terlebih pada ruas jalan yang menjadi akses utama warga untuk melakukan mobilitas. Terutama ruas jalan Boulevard GDC sebagai akses menuju layanan dan fasilitas publik seperti Alun-alun, kantor DPRD Kota Depok juga kondisinya banyak lubang, padahal jalan tersebut merupakan akses utama warga Sukmajaya dan Cilodong serta menjadi penghubung menuju Cibinong,” ungkapnya.

Perlu kita ingat bersama, pengertian Jalan meliputi badan Jalan, trotoar, drainase dan seluruh perlengkapan Jalan yang terkait, seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan, marka Jalan, median, dan lain lain.

Untuk itu, lanjut Said, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok sebagai mitra hukum rakyat menyerukan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok untuk melakukan evaluasi kebijakan pembangunan yang hanya menitik beratkan pada margonda sentris,Melakukan tata kelola dan perbaikan ruas jalan di Kota Depok, Menyediakan trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki di Kota Depok; dan Melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan dan pemeliharaan jalan di seluruh ruas jalan di Kota Depok.

Kontributor: Sodiq

Tags

Artikel yang berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close